Totok Hariyono : Pemilu itu Kompetisi Antara Calon-Calon Negarawan, Bukan Musuh
|
Sukoharjo, Bawaslu Kota Padang Panjang - Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang Roby Hadi Putra menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hubungan Antarlembaga untuk Optimalisasi Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang dibuka anggota Bawaslu RI Totok Hariyono,yang diselenggarakan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (4/10/2023)
Totok Hariyono mengatakan pemilu itu kompetesi antara calon-calon negarawan, bukan musuh. Untuk menjadi lebih baik selalu ada inovasi-inovasi kerja sama antarkelembagaan dan perlu menjalin kerja sama dengan seluruh elemen agar menjaga pemilu berjalan demokratis. Untuk itu menurutnya, perlu berbagai inovasi dalam kerja sama antarkelembagaan.
"Bawaslu harus menjaga 'spirit' menjaga pemilu yang berkualitas. Itu sebagai cinta kepada bangsa. Untuk itu, kita perlu mencintai apa yang kita kerjakan," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hubungan Antarlembaga untuk Optimalisasi Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (4/10/2023) malam.
Dia mengungkapkan, pidato Bung Karno yang bertemakan seluruh Nusantara berjiwa republik pada 17 Agustus 1948 mengingatkan arti cinta kepada tanah air. "Karena itu, hubungan lembaga harus didasarkan rasa cinta," ungkap Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini.
Totok meminta untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen bangsa agar tidak terjadi disharmoni. Untuk itu, lanjutnya, pengawas pemilu harus bisa menjaga, mencegah, dan mengawasi pemilu dari berbagai masalah yang ada.
Mantan Anggota Provinsi Bawaslu Jawa Timur ini meyakinkan, jajaran divisi pencegahan pengawas pemilu harus merasa resah apabila ada yang membuat pemilu menjadi tak nyaman.
Selain itu, Totok berharap seluruh pengawas pemilu dapat memaksimalkan peran sesuai mandat kewenangan dalam mencegah, mengawasi, menindak, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. "Ini divisi pencegahan sebagai garda terdepan. Karena itu, upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sebagai pemantik dan simbol bahwa kita bekerja menjaga pemilu lebih demokratis," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni mengatakan, sudah ada delapan perjanjian kerja sama, 66 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), dan lima keputusan/esepakatan/peraturan/surat edaran/surat keputusan bersama dengan berbagai kementerian atau lembaga negara maupun lembaga swadaya masyarakat.
Dia mengingatkan, salah satu tantangan terdekat adalah masa kampanye. Dalam hal ini, menurutnya lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan media daring adalah media yang strategis untuk melakukan kampanye. "Bawaslu kemudian bersinergi dengan KPU, KPI dan Dewan Pers dalam Keputusan Bersama Nomor: 0221.1/PM.04/K1/02/2023, Nomor: 12/PR.07-NK/01/2023, Nomor: 01/KPI/HK.01.01/02/
2023, dan Nomor: 02/DP/MoU/II/2023 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024," jelasnya.
Kegiatan ini diikuti 636 peserta pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia terundang, berlangsung dari tanggal 4 - 6 Oktober 2023
#Harris.1305
