Perkuat Struktur Organisasi, Bawaslu Padang Panjang Ikuti Evaluasi dan Instruksi Pengisian Jabatan UKM Baru

PADANG PANJANG,BAWASLU – Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang Panjang,Novlinda menghadiri rapat penting secara daring terkait Pembinaan dan Evaluasi Organisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI bersama Bawaslu/Panwaslih Provinsi serta Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota lainnya pada Senin, 23/02. Pertemuan ini bertujuan untuk memetakan kesiapan organisasi di tingkat daerah dalam menghadapi dinamika pengawasan ke depan.

Dalam agenda tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan evaluasi mendalam melalui 12 poin pertanyaan strategis yang dijawab secara komprehensif oleh Bawaslu RI. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap satuan kerja memiliki performa yang solid dan akuntabel.

Salah satu poin utama yang mencuat dalam rapat adalah informasi mengenai pengembangan kelembagaan. Tercatat, sebanyak 253 Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini tengah diusulkan untuk menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) baru.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu RI memberikan instruksi tegas agar Bawaslu daerah tidak bersikap pasif. Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk segera melakukan langkah jemput bola dengan mengusulkan calon-calon pejabat potensial untuk mengisi pos-pos jabatan yang dibutuhkan dalam struktur baru tersebut.

"Kita diinstruksikan untuk tidak menunggu, melainkan segera memetakan dan mengusulkan calon pejabat untuk mengisi jabatan yang ada," ungkap Novlinda yang mengikuti forum tersebut.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa pengisian jabatan ini diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat administratif. Meski didorong untuk bergerak cepat, seluruh proses pengusulan calon pejabat ini wajib berpedoman pada aturan dan regulasi kepegawaian yang berlaku guna menjaga integritas lembaga.

Dengan adanya penguatan struktur melalui UKM baru ini, diharapkan Bawaslu Kota Padang Panjang semakin mandiri dan optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan demokrasi di wilayahnya.(*)