Bawaslu Padang Panjang Rangkul Ormas dan OKP, Siapkan Strategi Pengawasan Pemilu 2029

PADANG PANJANG,BAWASLU – Dalam upaya memperkuat pilar demokrasi dan memastikan pengawasan pemilu yang partisipatif, Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar diskusi demokrasi bersama berbagai Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) serta organisasi profesi se-Kota Padang Panjang pada Selasa (10/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, Anggota Bawaslu Agus Salim, serta Koordinator Sekretariat Novlinda. Peserta diskusi melibatkan representasi dari PC NU, PD Muhammadiyah, KNPI, PPDI, Karang Taruna, HMI, GMNI, IMM, dan KIPP Kota Padang Panjang.

Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis menuju Pemilu 2029. Ada beberapa poin utama yang menjadi fokus Bawaslu:

• Wadah Evaluasi: Menjadikan pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai bahan refleksi kelembagaan.

• Persiapan Dini: Membangun fondasi pengawasan yang lebih solid untuk tahun 2029.

• Satu Nafas, Satu Gerakan: Menyatukan visi antara pengawas pemilu dan masyarakat sipil agar tercipta gerakan pengawasan yang masif.

• Jaringan Partisipatif: Mengajak masyarakat sipil untuk aktif memberikan masukan dan terlibat langsung dalam memantau potensi pelanggaran.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung hangat, berbagai pimpinan organisasi menyampaikan pemikiran kritis mereka untuk memperkuat  Bawaslu di masa depan.

Syamsuardi dari Muhammadiyah menekankan pentingnya legalitas formal melalui MoU antara Bawaslu dengan berbagai stakeholder. Ia berharap Bawaslu tidak menonjolkan kelemahan, melainkan harus berani menunjukkan kekuatannya sebagai lembaga pengawas.

 Sejalan dengan itu, Fahmi dari PC NU menyoroti aspek integritas internal, di mana ia meminta proses rekrutmen pengawas harus benar-benar bebas dari intervensi agar hal-hal negatif pada pemilu sebelumnya tidak terulang. Ia juga menyinggung pentingnya keadilan bagi ASN agar tidak merasa diperlakukan diskriminatif dalam konteks netralitas.

Dari sisi kepemudaan dan kemasyarakatan, Wawan dari Karang Taruna mendorong adanya komitmen kerja sama yang lebih kuat mengingat jangkauan Bawaslu yang terbatas dalam mendeteksi potensi pelanggaran di tingkat akar rumput. Sementara itu, Wahyu dari KNPI menawarkan kolaborasi lewat diskusi politik rutin guna meningkatkan partisipasi pemilih.

Inovasi komunikasi juga menjadi sorotan. Latif dari PERTI menyarankan agar Bawaslu memperbanyak konten grafis, video, serta sosialisasi fisik seperti penempelan stiker edukasi di tiap rumah warga untuk memperluas brand awareness pengawasan. Menutup rangkaian aspirasi, Fikri dari GMNI mendesak Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas edukasi serta ketegasan dalam penanganan pelanggaran agar kepercayaan publik tetap terjaga.(*)