Tingkatkan Akuntabilitas Pegawai, Korsek Bawaslu Padang Panjang Ikuti Rapat Pengelolaan SKP dan Tukin
|
PADANG PANJANG,BAWASLU – Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kota Padang Panjang, Novlinda, mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Tunjangan Kinerja (Tukin) di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (09/07/2026). Rapat strategis tersebut diikuti secara daring dari ruang kerja kesekretariatan setempat.
Agenda evaluasi ini digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat guna menyamakan persepsi, memperketat pengawasan administratif, serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban seluruh aparatur pengawas pemilu berjalan selaras dengan regulasi terbaru yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.
Dalam rapat daring tersebut, terdapat beberapa poin krusial dan regulasi fundamental yang dibahas bersama seluruh Korsek/Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, di antaranya:
Pengelolaan SKP dan Aturan Tukin: Penyerasian indikator capaian kinerja berkala pegawai yang menjadi variabel utama dalam penentuan dan pencairan tunjangan kinerja secara akuntabel.
Regulasi Penggunaan Seragam Korpri: Penegasan kembali mengenai tata cara, jadwal, dan kedisiplinan atribut penggunaan seragam Korpri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu.
Kajian Regulasi Mutasi Staf: Mengkaji ulang prosedur dan mekanisme bagi staf yang mengajukan usulan pindah tugas melalui sistem penugasan agar tidak mengganggu ritme kerja satker asal.
Penguatan Struktur Kelembagaan: Melakukan evaluasi mendalam dan menyusun langkah akselerasi terhadap rencana penguatan struktur internal organisasi yang belum terlaksana secara optimal.
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang, Novlinda, menyatakan bahwa kelima poin yang dibahas tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun iklim kerja yang sehat, adil, dan profesional di tingkat kabupaten/kota.
"Rapat koordinasi ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan hak kesejahteraan pegawai (Tukin) yang harus berbanding lurus dengan kewajiban kinerjanya (SKP). Kami di Bawaslu Kota Padang Panjang berkomitmen penuh untuk segera mengimplementasikan hasil rapat ini, termasuk dalam penegakan disiplin seragam Korpri, penataan struktur kelembagaan, hingga penertiban administrasi mutasi staf demi terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani," tegas Novlinda.(*)
penulis dan foto : humas
