Perkuat Sinergi Pengawasan, Bawaslu Padang Panjang Ikuti Program SEPAKAT Bersama Bawaslu Sumbar

PADANG PANJANG,BAWASLU – Jajaran pimpinan Bawaslu Kota Padang Panjang mengikuti program unggulan SEPAKAT (Senin Pengawas Berkomitmen dan Bermartabat) secara daring pada Senin (04/05/2026). Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi pengawas pemilu untuk memperkuat sinergi serta memastikan kesiapan di setiap lini dalam menghadapi tahapan pemilu yang kian dinamis.

Mengangkat tema “Evaluasi dan Konsolidasi Internal untuk Kesiapan Pengawas Pemilu dalam Menghadapi Tahapan Pemilu”, program ini menekankan bahwa kualitas pengawasan yang kuat hanya bisa lahir dari komitmen yang konsisten dan kerja kolektif yang solid.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Febrian Bartez, memberikan apresiasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program SEPAKAT. Menurutnya, program ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana pembelajaran bagi seluruh jajaran dalam mengelola manajemen kegiatan.

"Kita berharap ada peningkatan yang berkelanjutan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan SEPAKAT ini. Program ini harus menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur sejauh mana kesiapan jajaran kita di daerah," tegas Febrian Bartez.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, yang bertindak sebagai pemateri utama, memberikan penekanan strategis mengenai pentingnya konsolidasi internal. Beliau menyampaikan:

"Evaluasi internal adalah kompas bagi organisasi. Kita harus memastikan seluruh pengawas memiliki pemahaman regulasi yang seragam dan mentalitas yang kuat. Konsolidasi ini bertujuan untuk menutup celah kekurangan dan memperkokoh barisan agar pengawas pemilu tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga bermartabat secara moral dalam menghadapi setiap tahapan pemilu ke depan."

Bagi Bawaslu Kota Padang Panjang, mengikuti program SEPAKAT secara rutin merupakan bentuk komitmen untuk menjaga ritme kerja dan profesionalitas jajaran. Melalui sinergi yang terbangun antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan setiap potensi sengketa atau pelanggaran pemilu dapat diantisipasi secara dini melalui perencanaan pengawasan yang lebih matang.