Perkuat Sinergi Digital, Humas Bawaslu Padang Panjang Ikuti Rakor Kolaborasi Konten Bersama Bawaslu RI

PADANG PANJANG,BAWASLU – Staf Humas Bawaslu Kota Padang Panjang, Sinta Kurnia, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk "Kolaborasi Konten Media Sosial Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pasca-Pemilu" secara daring, Jumat (13/03/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan narasi pengawasan di ruang digital serta memperkuat jaringan distribusi informasi antara pusat dan daerah. Menghadirkan narasumber dari Humas Bawaslu RI, Haryo Sudrajat, rakor ini membedah strategi komunikasi publik yang lebih modern dan inklusif di masa transisi pasca-tahapan pemilu.

Dalam arahannya, Haryo Sudrajat memberikan apresiasi tinggi terhadap performa media sosial Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Ia mencatat bahwa konten yang dihasilkan saat ini semakin kreatif, bervariasi, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih personal.

"Pencapaian ini sangat luar biasa, mengingat kreativitas ini muncul di tengah berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan anggaran. Namun, efektivitas pesan tetap terjaga," ungkap Haryo.

Untuk memaksimalkan jangkauan informasi, Bawaslu RI memperkenalkan strategi kolaborasi yang lebih solid melalui ruang lingkup yang jelas, meliputi:

• Mekanisme Kolaborasi dan Repost: Standar prosedur bagi akun pusat untuk mengangkat konten daerah ke kancah nasional.

• Kriteria Konten Layak Tayang: Fokus pada konten daerah yang memiliki nilai edukasi tinggi, estetika visual, dan relevansi isu nasional.

• Checklist Kurasi: Panduan ketat bagi admin Bawaslu RI dalam memfilter konten yang akan didistribusikan ulang guna menjaga kualitas informasi.

Menjelang peringatan HUT Bawaslu RI, Haryo menekankan agar konten ucapan difokuskan untuk masyarakat luas sebagai bentuk kedekatan lembaga dengan publik. Dalam kesempatan tersebut, diumumkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan peran khusus untuk menyajikan konten ucapan dari kelompok Disabilitas. Hal ini menegaskan komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pengawasan yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan warga negara.