Perkuat Kualitas Demokrasi di Luar Tahapan, Bawaslu Padang Panjang Ikuti Rapat Konsolidasi Bawaslu RI

PADANG PANJANG,BAWASLU – Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang mengikuti Rapat Pembahasan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi secara daring pada Kamis (30/04/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan peran lembaga pengawas pemilu meskipun saat ini sedang berada di luar masa tahapan.

Rapat dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Haryono, yang juga bertindak sebagai keynote speaker. Dalam arahannya, Totok menekankan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan agenda vital untuk memperbaiki kualitas demokrasi pasca-Pemilu dan Pemilihan. Program ini dirancang untuk memetakan sejauh mana efektivitas langkah pengawasan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Totok menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi adalah jawaban atas berbagai tantangan yang masih menjadi sorotan masyarakat. Hal ini mencakup isu intervensi antarlembaga, praktik politik uang, hingga permasalahan pergeseran suara yang kerap menggerus kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilu.

"Konsolidasi ini adalah upaya kita untuk mengembalikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Bawaslu harus hadir memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga meski tidak sedang dalam masa kontestasi," tegas Totok.

Lebih lanjut, Totok menegaskan bahwa pengawasan partisipatif adalah kunci keberhasilan demokrasi. Menurutnya, Bawaslu tidak boleh bekerja dalam isolasi, melainkan harus membumikan diskusi demokrasi di segala lini kehidupan masyarakat.

"Demokrasi harus dibicarakan di mana saja—mulai dari ruang diskusi resmi, warung kopi, hingga tempat olahraga. Namun, seluruh aktivitas tersebut perlu dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bukti kinerja lembaga," tambahnya.

Sebagai bagian dari penguatan administratif, kegiatan ini juga memuat sesi simulasi penggunaan aplikasi pelaporan konsolidasi demokrasi. Inovasi digital ini diharapkan dapat memudahkan jajaran Bawaslu di daerah dalam mendokumentasikan setiap upaya penguatan demokrasi secara terstruktur dan transparan.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus proaktif dalam menjaga nalar demokrasi di tingkat lokal, memastikan bahwa pengawasan tetap berjalan secara berkelanjutan demi pemilu masa depan yang lebih berkualitas.(*)