Perkuat Arsitektur Keadilan Pemilu, Bawaslu Padang Panjang Ikuti Rapat Penyusunan Kajian Hukum

PADANG PANJANG,BAWASLU – Guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan analisis hukum yang tajam dan akuntabel, jajaran Bawaslu Kota Padang Panjang mengikuti Rapat Penyusunan Kajian Hukum pada Kamis (25/06/2026). Agenda strategis ini diselenggarakan secara oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan krusial ini diikuti oleh Kepala/Koordinator Sekretariat, Kepala Subbagian (Kasubbag) Hukum, serta seluruh staf pelaksana teknis yang membidangi fungsi hukum dan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Saat membuka kegiatan, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menegaskan bahwa fungsi kajian hukum merupakan instrumen yang melekat erat dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga pengawas.

"Proses kajian hukum bertumpu pada bagaimana kita mampu melahirkan produk-produk kajian yang objektif, komprehensif, dan berbasis regulasi. Oleh karena itu, saya berharap adanya keaktifan, diskusi kritis, dan partisipasi penuh dari seluruh peserta selama kegiatan ini berlangsung," ujar Alni.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi, menyampaikan bahwa kajian hukum memiliki peran strategis sebagai penentu arah kebijakan pengawasan.

"Kajian hukum bisa menentukan arah langkah kita di lapangan. Manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya sebagai sarana pengayaan kapasitas dan persiapan pengetahuan jangka panjang menuju tantangan pengawasan Pemilu Tahun 2029 nanti," ungkap Khadafi memotivasi peserta.

Dalam pemaparan materi rapat, ditekankan bahwa kajian hukum di lingkungan Bawaslu bukan sekadar formalitas pemenuhan administrasi belaka. Lebih dari itu, kajian hukum adalah sebuah arsitektur keadilan—sebuah cetak biru (blueprint) yang berfungsi mengubah fakta-fakta mentah di lapangan menjadi sebuah keputusan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Melalui penguatan kapasitas ini, jajaran Bawaslu Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu jaminan hukum di setiap lini pengawasan demi menjaga marwah dan integritas pemilihan umum di Kota Serambi Mekkah.