Perkuat Akuntabilitas Lembaga, Bawaslu Padang Panjang Ikuti Monev Semester I Bawaslu Sumbar

PADANG PANJANG,BAWASLU – Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, bersama Koordinator Sekretariat, Novlinda, mengikuti Rapat Daring “Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan Pelaksanaan Program Kegiatan Semester I Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat” pada Rabu (22/07/2026). Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dari Kantor Bawaslu Kota Padang Panjang.

Monev ini digelar sebagai langkah krusial dalam mengukur ketercapaian target realisasi anggaran, efektivitas program pengawasan, serta efisiensi tata kelola administrasi kesekretariatan pada paruh pertama Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja ini mengacu pada regulasi dan pedoman tata kelola pemerintahan yang akuntabel, yaitu:

1. Amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; serta

2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui dasar hukum tersebut, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dituntut untuk menyajikan capaian kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang Panjang, Novlinda, menyatakan bahwa keikutsertaan Bawaslu Kota Padang Panjang dalam rapat evaluasi ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menjaga kualitas akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Monev Semester I ini menjadi bahan refleksi dan tolok ukur internal bagi kami di kesekretariatan. Hasil evaluasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan menjadi panduan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan di Semester II, sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai secara maksimal dan berdaya guna," ujar Novlinda.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menambahkan bahwa penguatan perencanaan dan pelaporan kinerja yang tertib administrasi secara langsung akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pemilu di wilayah Kota Padang Panjang.(*)