Lompat ke isi utama

Berita

Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Ketua Bawaslu Padang Panjang Simak Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang dalam agenda Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Padang Panjang atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang dalam agenda Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Padang Panjang atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

PADANG PANJANG,BAWASLU– Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang dalam agenda Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Padang Panjang atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Agenda strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kota Padang Panjang pada Kamis (06/08/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Anggota DPRD, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan instansi vertikal se-Kota Padang Panjang.

Penyampaian Nota Pengantar Perubahan KUA-PPAS TA 2026 ini merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah guna menyesuaikan perkembangan asumsi makro ekonomi, capaian pendapatan daerah, serta efisiensi dan prioritas belanja daerah pada paruh kedua Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang dalam agenda kenegaraan tingkat daerah ini menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus menjalin sinergi kelembagaan serta mengawal transparansi tata kelola pemerintahan di Kota Serambi Mekkah.

"Kehadiran Bawaslu dalam Rapat Paripurna ini adalah bagian dari sinergi antarinstansi vertikal dan Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 ini sangat vital bagi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang Panjang. Kami berharap proses pembahasan anggaran perubahan ini berjalan lancar, akuntabel, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat," ujar Hidayatul Fajri seusai kegiatan.

Melalui sinergitas yang terjalin harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD, Forkopimda, dan Bawaslu, diharapkan kondusifitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan demokrasi di Kota Padang Panjang terus terjaga secara berkelanjutan.(*)

 

penulis dan foto : humas