Buka Pendidikan Pengawas Partisipatif di Padang Panjang, Benny Azis Ajak Masyarakat Redam Ego dan Jaga Integritas

PADANG PANJANG,BAWASLU – Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Benny Azis, membuka secara resmi kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 di Kota Padang Panjang pada Kamis (16/07/2026). Agenda strategis ini digelar dalam rangka memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat basis pengawasan sosiologis dalam mengawal jalannya demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Hadir mendampingi ke lokasi acara, Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Fadhlul Hanif, beserta jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, unsur pimpinan Bawaslu Kota Padang Panjang, dan para tamu undangan.

Dalam arahannya saat membuka acara, Anggota Bawaslu Sumbar, Benny Azis, memberikan penekanan penting pada aspek moralitas dan kedewasaan sikap para kader pengawas di lapangan. Ia mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam melakukan pengawasan di tengah masyarakat.

"Pengawasan partisipatif bukan sekadar memahami regulasi di atas kertas, tetapi juga tentang bagaimana kita bergerak di tengah masyarakat dengan menjaga integritas. Saya mengajak kita semua untuk bisa memahami orang lain, menurunkan ego sektoral, serta senantiasa menghargai perbedaan di sekitar kita. Dengan meredam ego, kita dapat merangkul lebih banyak pihak untuk bersama-sama menolak segala bentuk kecurangan pemilu," ujar Benny Azis di hadapan para peserta.

Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 ini diikuti secara antusias oleh 24 peserta yang merepresentasikan berbagai latar belakang kelompok masyarakat di Kota Padang Panjang. Keterwakilan unsur masyarakat ini mencakup:

• Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

• Organisasi Kepemudaan (OKP)

• Tenaga Pendidik / Akademisi

• Aktivis Mahasiswa, serta elemen sipil lainnya.

Melalui komposisi peserta yang inklusif ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berharap alumni dari pendidikan ini mampu menjadi perpanjangan tangan jajaran pengawas formal dalam mensosialisasikan aturan pemilu, memetakan potensi kerawanan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menolak politik uang di lingkungan masing-masing(*)