Bawaslu Kota Padang Panjang Sukses Selenggarakan SEPAKAT: Perkuat Pengawasan Partisipatif Inklusif dan Ramah Disabilitas

PADANG PANJANG,BAWASLU  — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Panjang sukses menggelar kegiatan SEPAKAT (Senin Pengawas Berkomitmen dan Bermartabat) pada Senin (02/11/2026). Mengusung tema utama “Pengawasan Partisipatif Yang Inklusif Ramah Disabilitas”, forum virtual ini dihadiri oleh jajaran pengawas pemilu serta narasumber kompeten untuk memperkuat pemenuhan hak politik kelompok rentan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa konsep inklusif dalam pengawasan partisipatif dimaknai sebagai upaya memberikan kesempatan, akses, serta ruang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya friksi maupun perlakuan berbeda.

"Bawaslu di setiap tingkatan telah memiliki program kerja yang membumi untuk memastikan penyamaan perspektif bagi kelompok disabilitas. Tantangan utamanya kini adalah sejauh mana outcome atau hasil nyata dari program tersebut dapat diwujudkan dalam pergerakan demokrasi," ujar Alni.

Diskusi mendalam turut menyoroti pentingnya pelibatan kaum disabilitas secara masif, mulai dari peningkatan pemahaman politik, keterlibatan dalam program pendidikan pengawasan, hingga penempatan perwakilan kelompok disabilitas untuk mewujudkan paradigma demokrasi yang merata. Aspek disabilitas juga dipandang secara komprehensif, mencakup keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik.

Komitmen dan Langkah Proaktif Bawaslu Kota Padang Panjang

Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, dalam arahannya menyampaikan harapan besar agar kegiatan ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi seremonial belaka, melainkan mampu melahirkan aksi nyata yang aplikatif di lapangan.

"Kami berharap melalui forum SEPAKAT ini, kesadaran dan kepedulian seluruh jajaran pengawas pemilu terhadap hak-hak penyandang disabilitas semakin meningkat. Pengawasan yang inklusif bukan hanya tentang pemenuhan regulasi, tetapi tentang bagaimana kita memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam menikmati hak konstitusionalnya di setiap proses demokrasi," tegas Hidayatul Fajri.

Sementara itu, Narasumber pertama yang juga Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Padang Panjang, Agus Salim, menjelaskan bahwa kelompok disabilitas merupakan bagian masyarakat dengan jumlah yang signifikan dan memiliki hak setara. Dalam praktiknya, Bawaslu menekankan pentingnya standar aksesibilitas fasilitas (seperti jalur landai atau ramp), penataan TPS yang ramah, penyediaan juru bahasa isyarat, hingga materi digital yang mudah dipahami.

Sebagai bentuk nyata kepedulian di lapangan, Bawaslu Kota Padang Panjang telah secara proaktif melaksanakan program kunjung sekolah (Office to School dan sebaliknya) ke sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah setempat, di antaranya:

1. SLB Negeri 1 Padang Panjang

2. SLB Warakil Jannah (wilayah perbatasan)

3. SLB Cahaya Kemala

Melalui kunjungan tersebut, selain memberikan sosialisasi kepemiluan secara interaktif, Bawaslu juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memfasilitasi siswa-siswi berusia 17 tahun agar segera melakukan perekaman KTP elektronik demi menyongsong hak pilih mereka pada pemilihan mendatang.

Pemaparan Komprehensif Mengenai Hak Disabilitas oleh Narasumber Kedua

Narasumber kedua, Jhoni Aulia, S.Sos.I, memaparkan materi mendalam mengenai definisi penyandang disabilitas, penjabaran 22 hak penyandang disabilitas yang berfokus pada aksesibilitas dan pendataan, asas-asas pelaksanaan hak penyandang disabilitas, serta pentingnya identifikasi kelompok disabilitas secara akurat dalam penyelenggaraan pemilu.

Melalui sinergi dan langkah proaktif ini, Bawaslu Kota Padang Panjang optimis partisipasi aktif kelompok disabilitas dapat terus ditingkatkan, sehingga nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.(*)