Apresiasi Forum Konsultasi Publik KPU, Ketua Bawaslu Padang Panjang Tekankan Pentingnya Tata Kelola Informasi Pemilu

PADANG PANJANG,BAWASLU– Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang. Forum strategis ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari perwakilan partai politik, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Forum Wartawan Serambi, hingga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Kehadiran multisektor dalam forum ini menegaskan komitmen bersama untuk membangun kolaborasi yang inklusif demi penguatan iklim demokrasi yang transparan di Kota Padang Panjang.

Dalam kesempatannya, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif KPU dalam menggelar forum tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa Bawaslu dan KPU, sebagai badan publik, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tahapan kepemiluan.

"Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai urgensi keterbukaan informasi dalam memperkuat fondasi demokrasi. Akses informasi yang jelas dan terbuka adalah kunci utama untuk menciptakan tata kelola kelembagaan pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," ujar Fajri.

Fajri juga menambahkan bahwa sebagai lembaga publik yang mengurusi hajat politik masyarakat, tanggung jawab penyelenggara pemilu tidak hanya sebatas memastikan seluruh proses berjalan jujur dan adil di lapangan. Lebih dari itu, penyelenggara wajib memastikan bahwa seluruh informasi publik dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan.

"Kita tidak boleh berpuas diri hanya dari segi kuantitas pelayanan saja. Ke depan, kita perlu terus memperkuat dan memodernisasi tata kelola layanan informasi kepada publik agar lebih adaptif dan ramah terhadap semua kalangan, termasuk ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu terus terjaga," pungkasnya.(*)