2 Juli 2020

PROFIL PPID

DASAR HUKUM

  • 1. Undang Undang Dasar tahun 1945
  • Pasal 28 F : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki , menyimpan , mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  • 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant or civil and political right
  • Pasal 19 : Setiap orang berhak atas kebebasan tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan – pembatasan secara lisan, terttulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
  • 3. Undang – Undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
  • Pasal 14 : (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, memyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis sarana yang tersedia.
  • 4. Undang Undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi Publik.
  • menimbang : (A) Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. (B) Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

PROFIL SINGKAT

  • Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu sekarang ini bukan sekedar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, akan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan informasi di dalam pemilu menjadi salah satu hal pokok indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (right to know)
  • Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan sebagai salah satu elemen utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawassan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
  • Berlatar belakang hal tersebut serta dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik< Badan Pengawas pemilihan Umum telah menetapkan perbawaslu nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas pemilihan Umum, yang telah diubah melalui perbawaslu nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan pengawas pemilihan Umum, Badan pengawas pemilihan umum provinsi dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten kota dan bertanggungjawab dibidang penyimpanan , pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
  • Sebagaimana diwajibkan, Bawaslu kota Padang Panjang memetapkan pembentukan tim pelaksana Pengelola informasi dan Dokmentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu kota Padang Panjang melalui keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum kota Padang Panjang nomor 010/K.Bawaslu -SB.15/AM.00/IV/2020 tentang pembentukan tim keterbukaan informasi publik di lingkungan badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang Panjang tahun 2020

TUGAS DAN FUNGSI

  • A.Menyediakan, menyimpan , mendokumentasikan dan mengamankan informasi
  • B.Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
  • C.Menyusun dan menetapkan standar operasional, prosedur (SOP) informasi publik
  • D.Melakukan pengujian konsekuensi
  • E, Melakukan klarifikasi terhadap informasi dan atau pengubahannya
  • F.Menetapkan informasi yang dikecualilkan yang telah habis jangka waktu pengeculaiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, dan
  • G.Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

STRUKTUR PPID,

  • Pembina PPID : Santina, SP
  • Tim Pertimbangan : Darusman Hendra SE,I dan Jhoni Aulia, S.Sos.I
  • Atasan PPDI : Zulhairi,M.Pd.I
  • PPID : Novlinda,SE, MM
  • Petugas pelaksanaan : Janfasel Bestari, SH _ Rizky Maulana Putra,S.Kom _ Agusti Purnama Sari, SH

VISI DAN MISI

  • Visi :
  • Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk meemnuhi hak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Misi :
  • 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas,
  • 2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi.
  • 3.Meningkatakan kompetensi sumber daya manusia.

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

  1. Pemohon menyampaikan permohonana informasi kepada PPID melalui aplikasi PPID, surat , telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPID
  2. Pemohon mengisi formulir / menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri / badan
  3. Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas informasi. apabila syarat permohonan telah dilengkapi.
  4. dalam jangka waktu 10 hari kerja pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID
  5. Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi dari petugas.

BIAYA PELAYANAN INFORMASI

PPID Bawaslu Kota Padang Panjang menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan , pemohon dapat melakukan penggandaan /fhotokopi sendiri di sekitar kantor Bawaslu Kota Padang Panjang. Biaya penggandaan ditanggung pemohon atau pemohon dapat menyediakan CD, Flash disk untuk merekam data dan informasi.

JAM KUNJUNGAN

Jam kunjungan pemohon informasi hari kerja Senin – Jumat pukul 08,00 WIB – 15.00 WIB.